Home Baturaja Tim Surveyor : Dokter Gigi Tak Mesti Menetap di Satu Puskesmas

Tim Surveyor : Dokter Gigi Tak Mesti Menetap di Satu Puskesmas

SumselNews.com BATURAJA – Masih minimnya fasilitas kesehatan dan renaga medis di Kabupaten yang berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang ini, menjadi perhatian khusus tim surveyor Kementrian Kesehatan RI.

“Kita akui dokter gigi sangat minim di OKU, rata – rata di puskesmas hanya ada perawat gigi,”kata Kadinkes OKU H Suharmasto,SKM.M.Epid kepada media pada Jumat (27/10).

Menurut Suharmasto, dari 17  Puskesmas di 13 Kecamatan Se-Kabupaten OKU 12 Puskesmas sudah memiliki sarana kesehatan gigi (Poli Gigi).”Untuk sarana kesehatan gigi dari 17 Puskesmas, sudah 12 Puskesmas yang memiliki poli gigi,”jelasnya.

Meskipun sarana dan tenaga medis yang minim, kata Masto, untuk pelayanan kesehatan harus tetap optimal, sebagai wujud untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, drg Ernawati Balia, MPH selaku ketua Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas pihaknya menekankan agar dokter gigi yang ada di OKU dapat membagi waktu praktek di setiap Puskesmas.

“Dokter gigi tidak mesti menetap di satu Puskesmas, misalkan ada 3 orang dokter gigi di OKU, di gilir setiap Puskesmas satu hari saja sudah cukup, sedangkan di hari yang tidak ada dokter giginya bisa di isi oleh perawat gigi,”tegas drg Ernawati kepada media disela kesibukannya melakukan penilaian di Puskesmas Peninjauan.

Apalagi dokter gigi yang bersangkutan adalah seorang PNS, sambung Ernawati, dia harus besedia ditempatkan dimana saja,”Sebelum bertugas seorang Aparatur Sipil Negara disumpah bersedia ditempatkan di mana saja,  jadi tidak ada alasan kalau soal dokternya sedikit tidak mau di tempatkan di puskesmas – puskesmas,”tegasnya.

Disamping itu, dalam mewujudkan program Pemerintah Pusat semua Puskesmas di Indonesia Tahun 2019 harus sudah terakreditasi,”peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah khusuanya Dinas Kesehatan sangat di butuhkan,”ujarnya.

Lebih jauh Ernawati mengatalan, kegiatan akreditasi puskesmas ini dilakukan untuk memberikan pembinaan terhadap kesiapan puskesmas yang nantinya diusulkan oleh tim pendamping akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan dalam pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat, sudahkah dalam pelayanan tersebut membiasakan menulis apa yang akan dikerjakan dan memgerjakan apa yang di tulis,”katanya.

Setelah mendapat predikat akreditasi, puskesmas tersebut selama 3 Tahun akan mendapat pembinaan khusus dari Dinas Kesehatan,”pembinaan berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan predikat akreditasi itu sendiri, misalnya dari Akreditasi Dasar,  menjadi Madya, atau dari Madya menjadi Utama sampai ke Akreditasi Paripurna,”pungkasnya.( Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here