Home Nasional Sidang MK: Demokrat “Bunuh Diri” Permohonan Tanpa Petitum

Sidang MK: Demokrat “Bunuh Diri” Permohonan Tanpa Petitum

JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) DPD, DPR RI, dan DPRD seluruh Indonesia di Mahkamah Konstitusi RI, saat ini sedang berlangsung. Berdasarkan laman website Mahkamah Konstitusi ada 260 perkara tercatat dalam buku register perkara.

Khusus untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan baik perkara Pileg DPRRI, DPRD, maupun DPD terdapat 12 perkara yang masing-masing kuasa Pemohon, Termohon KPU, pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait hadir dan mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam sidang panel yang sama pada Jumat tanggal 12 Juli 2019 dengan acara penyampaian permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon, dipimpin 3 (tiga) hakim mahkamah dalam Sidang Panel 2 yakni Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian hakim mahkamah adalah perkara permohonan PHPU yang diajukan Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPRD Kota Palembang Dapil 4 Palembang Perkara Nomor: 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saat hakim Saldi Isra mempertanyakan tidak adanya Petitum permohonan yang diajukan, dibenarkan oleh kuasa Pemohon di muka persidangan bahwa Petitum tidak ada.

Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Pihak Terkait yang juga turut hadir dalam sidang Pendahuluan perkara tersebut, melalui kuasanya ikut membenarkan hal tersebut terungkap dalam persidangan dan pihaknya menilai hal tersebut sebagai kesalahan fatal Pemohon.

Mualimin, SH., bersama 5 rekan lainnya Sumardi, SH., Agung Sulaiman, SH., Sri Lestari, SH., Doddy Yuspika, SH., dan Feri Apriansyah, SH., advokat pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan selaku kuasa hukum DPP PAN (Pihak Terkait) saat dihubungi telpon menyatakan “ya betul Petitum Pemohon dipertanyakan hakim saat sidang pendahuluan tercatat dalam risalah sidang, tidak ada Petitum itu kesalahan fatal, gol bunuh diri bagi Pemohon bahkan kalah sebelum pertandingan dimulai, aneh itu alasan ini itu tapi tak jelas mau minta apa, inikan bukan forum curhat ada tata cara yang diatur menurut hukum”.

Meski begitu, Kuasa hukum Pihak Terkait DPP PAN Dapil 4 Kota Palembang tetap menyiapkan keterangan lengkap untuk disampaikan dalam sidang berikutnya Kamis 18 Juli 2019 dengan agenda penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu.

“Kita tunggu saja nanti di sidang berikutnya, keterangan selaku pihak terkait sudah kita siapkan lengkap dengan alat bukti, dan kami juga memastikan permintaan kami dalam Petitum agar Hakim Mahkamah menyatakan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional sepanjang Dapil 4 Kota Palembang adalah benar dan sah menurut hukum”, tutup Mualimin.

Ruspanda Karibullah sebagai pihak terkait langsung calon anggota DPRD Kota Palembang terpilih dari PAN di Dapil 4 Palembang saat diminta tanggapan, menyampaikan, “saya percayakan penuh kepada tim kuasa hukum kami di persidangan MK, dan mohon dukungan semuanya agar amanah ini bisa saya jalankan sebaik-baiknya”.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat mengajukan permohonan sengketa PHPU DPRD Kota Palembang Dapil 4 Kota Palembang tercatat dalam perkara Nomor: 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, dengan mendalilkan alasan terjadi penambahan perolehan suara PAN di 17 TPS di Kelurahan Kalidoni, Sungai Selincah, Sungai Selayur, dan Bukit Sangkal, dan terjadi pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di 7 TPS di Kelurahan Sungai Selincah dan Bukit Sangkal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here