Home Sumsel Prabumulih Tidak Hadir Dalam Persidangan, Ini Keterangan Kuasa Hukum Richard Cahyadi

Tidak Hadir Dalam Persidangan, Ini Keterangan Kuasa Hukum Richard Cahyadi

0

SEKAYU – Atas ketidak hadirnya mantan Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi dalam perkara gugatan Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan mutasi abal-abal di pengadilan negri Prabumulih.

Sebanyak 21 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih yang memgaku kecewa lantaran dua kali sidang mediasi yang dilakukan tak satu kalipun dihadiri langsung oleh Richard Cahyadi. Richard hanya diwakilkan Kuasa Hukumnya, Redho Junaidi.

Sebab, kemarin perkara gugatan yang
Dilakukan atas adanya mutasi abal-abal itu kemudian melaporkan ke PTUN dan kasus tersebut saat ini sudah memasuki tahap mediasi yang dilakukan oleh PN Prabumulih.

Dimana, dari hasil sidang mediasi yang diketuai Hakim Mediator, Dendy Firdiansyah SH tersebut ternyata tidak mencapai kata sepakat sehingga gugatan terhadap Mantan Pj Wako terus dilanjutkan.

Terkait ketidakhadirnya Richard Cahyadi AP M.Si pada sidang mediasi di pengadilan negri prabumulih kemarin saat dikonfirmasi awak media, rabu (12/6) melaui kuasa hukumnya Ridho Junaidi SH MH mengatakan tidak hadirnya pak Richard dikarenakan ada tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan dan secara hukum beliau pada mediasi telah menghadiri melalui kuasa hukum, dimana itu diperkenankam secara hukum.

Selain itu juga, gugatan para penggugat error in personal salah pihak yang digugat, karena inti permasalahkan dalam gugatan adalah adanya SK mutasi dari Pj Walikota.

“Harusnya yang digugat adalah Pemkot Prabumulih bukan pak richard. Karena beliau pribadi tidak ada kewenangan untuk melakukan mutasi, yang ada kewenangan adalah Pemkot Prabumulih. Dan gugatan TUN yg didalilkan penggugat dalam gugatannya justru membuktikan bahwa SK mutasi tersebut adalah keputusan pejabat TUN,” ungkap Ridho

Poin terakhir, penggugat juga melakukan gugatannya dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas jabatan (ASN,red). Selain itu dari 4 orang kuasa hukum penggugat,ada 2 orang dari bagian hukum Pemkot Prabumulih sebagai kuasa penggugat.

“Makanya atas hal tersebut tidak diperkenankan secara hukum. Karena bagian hukum Pemkot ikut membantu dari para penggugat. Dalam hal ini cenderung terjadi keanehan. Sebab seyogyanya Pemkot Prabumulih yang digugat akan tetapi justru bagian hukum pemerintah daerah yang menjadi kuasa hukum dari para penggugat. Berdasarkan gugatan secara pribadi,” tukansya.(An)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here