Home Palembang DPRD Palembang Akan Kawal Paket Pekerjaan Fisik Dinas PUPR Kota Palembang

DPRD Palembang Akan Kawal Paket Pekerjaan Fisik Dinas PUPR Kota Palembang

Palembang – Paket pembangunan jalan yang dilakukan oleh, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Palembang, jadi sorotan wakil rakyat.
Hal itu dilakukan karena banyaknya paket pekerjaan fisik di dinas PU PR Palembang yang mendapat temuan oleh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018 lalu, akibat kekurangan volume yang menyebabkan kelebihan pembayaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Palembang, Firmansyah Hadi mengatakan, setiap pembangunan harus sesuai spesifikasi mutu.
Misalnya, perbaikan Jalan Musi Raya Barat menuju Jalan Brigjen Hasan Kasim, simpang Celentang, pembangunan jalan yang menelan dana sebesar Rp 9 miliar tersebut harus dilakukan pengawasan. Sehingga tidak terjadi temuan dari pihak yang berwenang.
“Jangan sampai temuan BPK tahun 2018 terhadap paket-paket pekerjaan fisik di dinas PU PR Palembang terulang kembali. Kami akan kawal terus setiap pekerjaannya,” katanya didampingi Ketua Komisi III, Ali Syaban dan Sekretaris Ade Victoria, saat dibincangi, Selasa (10/9).
Untuk menghindari terjadinya kekurangan volume terhadap pembangunan jalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya segera menjadwalkan untuk sidak ke lapangan.
“Kami akan sidak untuk memastikan pembangunan seusai spek atau tidak, misalnya di Jalan Musi Raya Barat menuju Jalan Brigjen Hasan Kasim, simpang Celentang,” tegasnya.
Selain itu, sambung, kakak kandung Walikota Jambi Syarif Pasha ini, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara, wajib dipasang papan proyek.
“Supaya jelas pertanggung jawabannya. Sekali lagi kami tegaskan, jangan sampai temuan BPK 2018 terlaung kembali,” katanya.
Menyikapi itu, Kepala Dinas PU PR Palembang, Bastari Yuzak mengatakan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin.
Ia mengaku, saat ini, paket yang diawasi oleh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai kemampuan.
Selain itu, sambungnya, pengawasan terhadap paket yang dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa atau kontraktor juga terus dilakukan.
“Pengawas pekerjaan harus intensif kelapangan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar dan spesifikasi teknis, pengarahan dan instruksi terus dilakukan secara berkala kepada kontraktor, agar tidak mengurangi volume pekerjaan. Sehingga tidak membuat kelebihan pembayaran,” ujarnya.
Terkait temuan Inspektorat, BPK dan BPKP terhadap paket pekerjaan Tahun 2018. Pihaknya sudah menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa.
“Kami sudah berikan rekomendasi Inspektorat, BPK dan BPKP pada kontraktor untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, karena kontraktor bertanggung jawab terhadap volume kegiatan tersebut,” pungkasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here