Politik

Jelang Pilkada, KPK Periksa Saksi Kasus Suap 2013, Pengamat: Kenapa Tidak Dilakukan Tahun Lalu?

SUMSELNEWS.COM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Wilayah Sumatera Selatan tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPU Palembang, Eftiyani dan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Palembang, Reimon serta mantan Sekda Kota Palembang yang saat ini Pejabat Aktif Di Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, Ucok Hidayat.

 

Saat ini Ucok Hidayat menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Selatan. Ucok Menegaskan pemeriksaan yang ia jalani hanya sebagai saksi dari kasus sengketa Pilkada Palembang 2013.

 

“Ada empat sampai lima pertanyaan yang diajukan kepada saya, semua pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang lama, Ya cuma sebagai saksi, saya juga tidak mengenal tersangka,” Bebernya usai menjalani pemeriksaan, Rabu (24/1/2018).

 

Diketahui Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 11 daerah termasuk Pilgub dan Pilwako Palembang dan saat ini sudah memasuki tahapan penetapan calon.

 

Pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar Butarbutar, mengatakan tindaklanjut pemeriksaan kasus hukum itu terkesan istimewa. Karena sangat dekat dengan Pilkada 2018.

“Tentu banyak orang yang bertanya mengapa demikian. Apakah pemeriksaan saksi-saksi kasus hukum itu memang terjadwal atau dirancang jadwalnya,” Tanya Bagindo kepada media yang mengkonfirmasinya, Jumat (26/1).

 

Dijelaskannya, saat ini semua bakal pasangan calon Kepala Daerah sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu, guna memenangkan pertarungan Pilkada 2018 baik itu Pilgub maupun Pilwako.

 

“Tentu saja warga Metropolis ini berharap, tidak ada rekayasa momentum dan persepsi dengan melakukan pemeriksaan kembali beberapa saksi. Baik dari unsur pejabat Pemerintah maupun swasta yang terkait sengketa Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 lalu,” ujarnya.

Menurut Mantan Ketua IKA Fisip Universitas Sriwijaya ini, rakyat Palembang memang sangat sulit melupakan kasus hukum tindak pidana penyuapan dalam Sengketa Pilkada Palembang 2013 lalu.

Tapi, disisi lain sulit juga terbantahkan bila persepsi masyarakat, cenderung mengatakan ada kepentingan politik tertentu yang tengah berinteraksi dengan institusi Hukum melalui, sengketa Pilkada yang telah lama pernah terjadi.

“Kenapa pemeriksaan kembali para saksi tidak dilakukan 1 atau 2 Tahun yang lalu, sehingga tidak mempengaruhi ritme maupun harmonisasi tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi yang waktunya semakin dekat,” katanya.

Ia menilai, harapan publik kota ini, semoga tidak terjadi politisasi hukum terkait penyelenggaran Pilkada Kota Palembang. Sehingga rakyat akan disuguhkan dengan tontonan kontestasi demokrasi yang sarat nilai-nilai fairnes, adu strategi, adu program dan adu cerdas.

“Pada akhirnya peristiwa politik, pemilihan pemimpin kota ini, tampil dengan kemasan yang menarik, rame dan dinamis,” pungkasnya. (Mus/Tri)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort