Beranda Sumsel Ogan Ilir 1800 Hektar Tanah Kawasan Hutan di Caplok,Masyarakat Minta DPRD Sumsel Turun

1800 Hektar Tanah Kawasan Hutan di Caplok,Masyarakat Minta DPRD Sumsel Turun

1065
0

Ogan Ilir –¬†Akibat permasalahan tampal batas yang tidak Kunjung selesai antara Kabupaten Ogan Ilir (OI) Dengan Kabupaten Muara enim mengakibatkan kurang lebih 1800 hektar tanah Desa Bakung yang merupakan Kawasan Hutan disinyalir sudah berubah pungsi menjadi perkebunan Sawit, hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa Bakung Patriadi di Aula Desa saat Rapat bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peropinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (24/1).

“iya, hari ini kami meminta kepada Anggota DPRD Sumsel khususnya Rusdi Tahar dan teman lainnya yang telah mendampingi kami dan mengadvokasi pada saat Demo tahun 2013 untuk hadir ke desa kami guna menindak lanjuti aksi warga dahulu,”ujarnya

Dengan hadirnya DPRD di desa bakung, lanjut dia,bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait status tanah Kawasan hutan tersebut.

“karna ini merupakan pertemuan lanjutan yang tertunda, kami berharap di tahun ini masyarakat bisa menggarap tanah tersebut dengan tanpa ada masalah,selain itu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,khususnya Gubernur Alex Noerdin agar segera memberikan ketegasan terkait tampal batas,sebab,dengan tidak pastinya batas tersebut akan merugikan Salah satu Kabupaten bahkan masyarakat yang berdomisili di desa tersebut. Ungkapnya

Terkait 1800 hektar kawasan hutan di Desa Bakung Rusdi Tahar berjanji akan memperjuangkan sampai masyarakat bisa menggarap tanah tersebut dengan tentang tidak ada permasalahan.

“sangat jelas dari pihak Kabupaten Ogan Ilir sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apapun untuk perusahaan perkebunan membuka lahan di Kab OI,saya sudah bertanya kepada pihak Provinsi melalui Dinas Kehutanan hingga ke Mentri sekalipun, bahwa Perusahaan yang bercokol di sekitar kawasan desa tersebut tidak pernah mendaftarkan perusahaannya,”teran¬≠gnya

Lanjut dia, untuk beberapa hari kedepan pihaknya akan melegalkan tanah tersebut melalui pemetakan wilayah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengukur berapa besar tanah kawasan Hutan Desa Bakung yang di kuasai pihak lain.

“tidak menutup kemungkinan, kami akan memanggil pihak terkait yaitu perusahaan dan Pemerintah Provinsi guna mendengarkan penjelasan, serta berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena memang sebelum nya pada tahun 2013 masyarakat desa bakung perna melaporkan ini ke DPRD Sumsel dan juga ke Kepolisian terkait adanya penguasaan kawasan Hutan oleh Perusahaan tanpa izin dari menteri Kehutanan “ujar Rusdi Tahar

Selain masyarakat Desa Bakung turut hadir juga Hardi Sofuan Anggota DPRD Sumsel dari Partai Bulan Bintang serta Syurif dari Partai Demokrat. (Win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here