Ruang Sidang

Kuasa Hukum Azwardi dan Prastiwi, Nyatakan Pikir-pikir

PALEMBANG- Setelah dinyatakan Majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lahat Tahun 2010, dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun dan denda 50 juta Subsidair 3 bulan penjara, Kedua terdakwa Azwardi dan Prastiwi, melalui kuasa hukumnya Nala Praya Akbar SH dan Bambang Budi Prayitno SH masih belum bisa menerima putusan dan menyatakan pikir-pikir,

“Atas putusan tadi, kami telah berkoordinasi dengan para terdakwa, dan terdakwa menyatakan pikir-pikir, sehingga telah disampaikan kehadapan majelis bahwa kami pikir-pikir, apakah akan melakukan upaya hukum (banding) atau tidak,” ujar Bambang, didampingi Nala, saat diwawancarai seusai persidangan,¬† yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Selasa (9/2).

Bahwa, didalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Eli Warti SH, menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama , sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain menjatuhkan hukuman, kedua terdakwa juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti, untuk Terdakwa Azwardi sebesar 6 juta rupiah, sedangkan Terdakwa Prastiwi sebesar 9 juta rupiah, apabila kedua terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan 3 bulan penjara

“Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti hukuman penjara selama 3 bulan,” pungkas Eli Warti.

Bahwa, putusan ini sendiri sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rifqi Arialfa SH , dimana dalam persidangan sebelumnya dengan agenda tuntutan, kedua terdakwa dituntut jaksa Terdakwa Azwardi SH Msi dan Prastiwi SP MM, diganjar selama dua tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan penjara, dikarenakan  keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Iir)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top