Lubuklinggau

Kekerasan Terhadap Siswa Terjadi Di Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Dunia pendidikan di Kota Lubuklinggau, kembali tercoreng usai aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah (kepsek) di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau, hanya karena pelajar tersebut belum bisa membayar uang Lembar Kerja Siswa (LKS) yang semestinya telah dilunasi.

Aksi yang dinilai tidak tepat bagi seorang pendidik ini, disikapi sejumlah wakil rakyat yang mengaku menyayangkan atas terjadinya insiden yang dinilai, menambah rumit persoalan pendidikan di Kota Lubuklinggau, usai sejumlah kejadian sebelumnya sempat membuat buram wajah pendidikan di Kota Lubuklinggau, salah satunya, yakni kasus asusila yang melibatkan sejumlah pelajar SMK beberapa waktu lalu.

“Sangat disayangkan terjadi kekerasan seperti ini di lingkungan sekolah. Apalagi, aksi pemukulan itu dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang mestinya jadi pengayom. Pemerintah kan telah menganjurkan, agar setiap anak harus mengenyam pendidikan, baik itu yang mampu, maupun yang tidak mampu dan pihak sekolah sebagai fasilitator,” ungkap Zuibar, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.

Dijelaskannya, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu, baik berupa buku, bahkan pakaian seragam sekolah, termasuk sejumlah bantuan lain, seperti dari dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

“Kepala sekolah kan punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersendiri dan tidak harus menjalani bisnis jual beli LKS. Pemimpin sekolah seharusnya menjadikan sekolah yang dipimpinnya, bisa lebih baik. Permasalahan ini, harus diselesaikan hingga tuntas, agar tidak terjadi kekerasan di ranah pendidikan Kota Lubuklinggau lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Merizal menjelaskan, pihaknya telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Lubuklinggau, guna membahas hal tersebut.

“Kejadian itu memang ada. Kita telah tanyakan kepada semua pihak terkait, baik itu kepala sekolahnya dan siswa yang mengaku dipukul. Kami ingin tahu dulu apa penyebabnya,” kata dia.

Ia menjelaskan, meski soal pembayaran LKS menjadi salah satu penyebab kejadian ini, namun ada sejumlah faktor lain, sehingga oknum kepala sekolah tersebut, akhirnya melepaskan pukulan kepada siswanya.

“Informasi dari kepala disdik, oknum kepala sekolah tersebut, kini telah dipanggil dan diberikan teguran. Namun, kita tidak menyalahkan salah satu pihak, yang jelas kemungkinan kepala sekolah tersebut, terlalu emosi atas tingkah anak didiknya juga bisa saja,” jelasnya.

Disinggung mengenai persoalan LKS yang seolah menjadi ajang bisnis bagi sejumlah oknum pendidik, ia mengaku bahwa pihaknya telah menanyakan langsung kepada pihak Disdik, terkait kewajiban pelajar memiliki LKS, mengingat hal ini seolah hanya dimanfaatkan sejumlah oknum, untuk meraup keuntungan.

“Ini kan seolah ada indikasi, siswa diwajibkan untuk membeli LKS. Padahal, buku-buku dari pemerintah yang disediakan telah lengkap. Kedepan, kami minta pihak Disdik untuk memfasilitasi, seandainya ada siswa yang kurang mampu, untuk menerima fasilitas sama dengan siswa lain,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Lubuklinggau, Imron Wili Iskandar mengaku, tindakan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut, sangat tidak bijak.

“Biasanya, ketika PGRI mendengar ada kabar bahwa guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa. Jelas kita bela. Namun, ini¬†kabarnya oknum kepala sekolah itu, malah melakukan kekerasan, dikarenakan masalah pembayaran LKS. Ini membuat PGRI sulit untuk memberikan pembelaaan. Mau bagaiamana, justru ini harus bisa jadi bahan evaluasi, baik pribadi kepala sekolah itu sendiri dan juga pemerintah,” kata dia.

Di lain tempat, Kepala Disdik Kota Lubuklinggau, Erwin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini, telah menyelesaikan seluruh persoalan terkait kejadian tersebut dengan jalan musyawarah berazas kekeluargaan, kendati pihaknya juga mengaku telah melayangkan surat teguran kepada jajarannya yang terlibat. Ia pun berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Kita sudah berikan teguran kepada kepala sekolah itu. Yang jelas, semua masalah yang menjadi pemicu, seperti jual beli LKS salah satunya, secepatnya akan saya pelajari dulu kedepan, apakah memang ini menjadi ajang bisnis atau tidak. Sebab, setahu saya, LKS ini bukan kewajiban siswa untuk dimiliki. Ini hanya suplemen atau tambahan bahan ajar,” ungkapnya. (Andy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top