Penghitungan Kerugian Negara Oleh JPU, Dianggap Bertentangan Dengan Hukum – SumselNews.Com
Ruang Sidang

Penghitungan Kerugian Negara Oleh JPU, Dianggap Bertentangan Dengan Hukum

PALEMBANG – Ferry MD Panjaitan, didalam esepsinya meminta majelis hakim agar membatalkan dakwaan Jaksa, karena menganggap penghitungan  yang dilakukan oleh penyidik (jaksa) dalam kasus dugaan korupsi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merugikan negara mencapai Rp 3,4 Miliar bertentangan dengan hukum.

“Intinya kita meminta agar majelis hakim membatalkan dakwaan yang didakwakan jaksa terhadap terdakwa Hasanudin, karena penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh penyidik telah bertentangan dengan hukum,” ujar Ferry, saat ditemui awak media usai persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Kamis (21/1)

Dijelaskan Ferry, memang  ada kalimat, didalam putusan Mahkamah Agung No 31/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa penyidik bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK atau BPKP, namun harus tetap berkoordinasi dengan instansi lainya, bukan melakukan sendiri.

“Kalau menghitung sendiri kita mempertanyakan objektifitasnya, makanya itu dalam menghitung kerugian negara harus tetap berkoordinasi dengan instasi lainnya,” ungkap Ferry.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Palembang, Romi Pasolini SH, dimuka persidangan menjelaskan, terdakwa Hasanuddin diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan modus menyalagunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri dengan meminta kembali uang sebesar 10 persen dari total dana DAK tahun 2012 yang diterima oleh 16 kepala sekolah dengan kerugian kas negara sebesar Rp 631.500.000.

Pada akhirnya terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 12 huruf e atau dakwaan kedua pasal 12 huruf f Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi atau dakwaan subsider pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Kamaluddin SH didampingi dua hakim anggota Junaida SH dan Saipudin Zahri SH, usai mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU, memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari JPU.

” Sidang kita tunda minggu depan, dengan agenda tanggapan jaksa,” tutup Kamal. (Iir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top