Ruang Sidang

Kuasa Hukum Adib Qodaryanta Minta Majelis Batalkan Surat Dakwaan Jaksa

PALEMBANG- Penasehat hukum terdakwa Adib Qodaryanta,SP Bin Djalmadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yakni H. Dahlan Kadir, M. Dian Alam Pura, Daud Dahlan. Dalam eksepsinya menyampaikan berkas dakwaan penuntut umum tentang dugaan mark up harga dalam pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan pupuk organik pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu anggaran Rp 1,9 miliar, dinilai kabur, dan meminta kepada majelis agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

“Sprint atau surat perintah dalam surat panggilan tersangka No: SP-03/N.6.19/Fd.1/01/2016 tanggal 22 januari 2016 tidak sah karena bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) KUHAP. Tentunya pelimpahan berkas perkara oleh penuntut umum yang berisikan dakwaan yang didasarkan BAP tidak sah dan batal demi hukum sehingga dakwaan JPU tidak sah dan batal demi hukum,”tegasnya.

Lanjut Dahlan, dalam hal ini kleinya sempat dipanggil sebagai tersangka pada 12 januari 2016 dengan surat perintah penyidikan nomor : PRINT-04.A/N.6.19/Fd.1/01/2015 untuk panggilan kedua.

“Sedangkan untuk panggilan pertama menggunakan surat perintah PRINT-04.a/N.6.19/Fd.1/01/2015, itu kaan ada perbedaaan.Jadi jelas ini ada kekeliruran dan dakwaan JPU kabur sehingga batal demi hukum,”terangnya.

Hanya saja sambungnya,terkait mana yang benar dari dua Surat perintah penyidikan tersebut tetap saja ada dua Surat perintah penyidikan.Dimana,dalam kasus yang sama tidak boleh ada dua surat penyidikan atas orang yang sama dengan kasus yang sama.Apalagi kata Dahlan,pada surat penggilan kedua tidaklah sah karena bertentangan dengan pasal 227 ayat 1 KUHAP yang pada intinya surat pemberitahuan disampaikan selambat lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir sudah disampaikan kepada tersangka.

“Pada selasa 26 januari 2016 sedangkan surat pemberitahuan baru kita terima pada hari yang sama. Jelas ini ada kesan dipaksakan agar klien kami ditahan. Sehingga gugatan praperadilan gugur. Jelas ini ada kesan dipaksana agar klien kami ditahan,” tukasnya.

Sebelumnya, JPU Guntoro Janjang dkk mendakwa  Adib Qodaryanta dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pembrentasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1)Ke-KUHPidana.

Dalam dakwaan JPU, Perbuatan Terdakwa Adib Qodaryanta,SP Bin Djalmadi  Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan sebagaiman diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tenyang pembarantasan tindak pidana korupsi sebagaiman telah diubah atas undang2 RI nomor 31 tahun 1999 tentang pembrentasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1)Ke-KUH Pidana.

Perbuatan terdakwa Djalmadi selaku penerima kuasa CV Linas Kontruksi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk organik pada kantor dinas pertanian dan peternakan bibit buah2an dan pupuk organik pada kantor dinas pertanian dan peternakan kabupaten Muba pada tahun 2014 dari Hadi Pranoto yang menjabat sebagai Direktur Cv Linas konstruksi berdasarkan akta notaris desi arisanti SH dengan saksi Abdul Rasydi SP bin H Yusuf berkas terpisah selaku penjabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengadaan bibita buah2an dan dan pupuk organik dengan nomor 520/009/KPTS/Distanak/2014 tentang penetapan (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). (Iir)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort